Jakarta (ANTARA News) - Pengamat masalah ketenagakerjaan, Janzy Sofyan menilai bertumpuknya persoalan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan dampak tidak adanya cetak biru kebijakan pemerintah tentang tata ketenagakerjaan yang komprehensif. "Sejak awal pemerintah memang tidak mempunyai strategi ketenagakerjaan yang komprehensif, yang mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul dikemudian hari," ujar Sofyan kepada pers di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mempunyai cetak biru sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang bisa dijadikan pedoman bagi pembuatan kebijakan pemerintah, siapapun yang memegang roda pemerintahan itu. Misalnya saja dalam kurun waktu tertentu Indonesia tidak akan lagi mengirim para TKI keluar negeri.

Dijelaskannya bahwa pada awalnya pengiriman TKI keluar negeri dimaksudkan untuk menekan angka pengangguran serta berbagai dampak yang mungkin muncul akibat tingginya angka pengangguran tersebut, seperti kriminalitas.

"Upaya tersebut sebenarnya hanya solusi sementara sambil menunggu pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja baru yang memadai," ujarnya.

Namun, ia menambahkan, yang terjadi selanjutnya adalah pemerintah justru terlena dengan jalan pintas itu dan bahkan menjadikan para TKI itu sebagai komiditas penghasil devisa.

Now that we've covered those aspects of mobil keluarga ideal terbaik indonesia, let's turn to some of the other factors that need to be considered.

"Lalu sampai kapan pemerintah akan menjadikan para TKI itu sebagai komoditas penghasil devisa non migas. Pada saat yang sama, tidak ada pula penghargaan yang memadai atas jasa para tenaga kerja Indonesia sendiri, sementara tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia mendapatkan penghargaan yang jauh lebih tinggi," ujarnya.

Karenanya menjadi wajar apabila hingga saat ini banyak bermunculan kasus TKI yang dianiaya majikannya atau mereka yang terlantar di pinggir-pinggir jalan di luar negeri.

Sofyan mengatakan, apabila pemerintahan saat ini benar-benar mau berpihak pada perbaikan nasib para TKI, maka harus segera dibuat sistem perlindungan ketenaga kerjaan yang komprehensif, baik regulasi, infrastruktur maupun segala aspek yang melingkupinya.

Selain itu, tidak boleh lagi ada upaya mempolitisasi TKI dan status devisa yang dihasilkan dari keringat para TKI harus jelas dimasukkan kedalam struktur APBN.

"Semua itu membutuhkan `political will` yang kuat dari pemerintah karena isu para TKI ini sangat sensitif dan apabila salah kelola justru akan mengarah pada perdagangan manusia," katanya.(*)
(T.D011/S019)

Editor: Ruslan
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com