Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi I DPR RI Paula Sinjal, menilai, Kemlu, Kemhan dan BIN sebagai mitra kerja terkesan kurang koordinasi dengan komisinya. Ia mengatakan itu kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu, menanggapi pernyataan rekannya Fayakun Andriadi (Fraksi Partai Golkar) sebeliumnya yang menilai para mitra kerja Komisi I DPR RI tidak memuaskan. "Barangkali kurang tepat, karena seluruh mitra kerja Komisi I, baik Kemlu, Kemhan sampai Badan Intelijen Negara (BIN), sudah melaksanakan tugasnya, namun menurut saya hanya kurang koordinasi," ungkapnya. Kurangnya koordinasi itu, menurut dia, terjadi baik di antara kementerian dan lembaga yang terkait, juga dengan Komisi I DPR RI. "Karena koordinasi yang buruk, hal ini mengakibatkan beberapa persoalan yang muncul terkesan masih jalan sendiri-sendiri dalam hal penanganannya," tandasnya. Akibatnya, lanjunya, banyak kasus yang muncul tidak bisa ditangani dengan cepat. "Misalkan kasus TKI di luar negeri dan kasus penangkapan aparat KKP beberapa waktu yang lalu," katanya. It's really a good idea to probe a little deeper into the subject of mobil keluarga ideal terbaik indonesia. What you learn may give you the confidence you need to venture into new areas.
Padahal setiap persoalan yang muncul, pasti ada penyebabnya dan mestinya harus ditangani terkoordinasi agar cepat tuntas, ujarnya. "Nah untuk menyikapinya, perlu adanya koordinasi dari berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam hal tersebut," ujarnya lagi. Di samping buruknya koordinasi, Paula Sinjal dkk melihat sering kali terkesan gagap ketika menangani terjadinya kasus-kasus baru yang muncul. "Selain itu, menurut saya, karena koordinasi tidak ada, maka, antisipasi dan deteksi dini tidak diterapkan dalam setiap kerja dan pelaksanaan program yang ada pada setiap lembaga atau kementerian," ujarnya. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini, lanjutnya, ialah, koordinasi, komunikasi dan sinergisitas dari masing-masing lembaga terkait. "Hal ini untuk memudahkan dalam mengantisipasi dan menangani segala kemungkinan terburuk yang muncul di kemudian hari," katanya. Selain itu, menurut dia, semua langkah untuk meringankan tugas semua lembaga terkait, agar tenaga dan pikirannya tidak terkuras hanya pada persoalan-persoalan yang bersifat kasuistis. "Negara ini membutuhkan penanganan yang komprehensif dan menyeluruh, guna mewujudkan visi dan misi Indonesia sebagai negara dan bangsa," ujar Paula Sinjal.(*) (T.M036/R010)
Padahal setiap persoalan yang muncul, pasti ada penyebabnya dan mestinya harus ditangani terkoordinasi agar cepat tuntas, ujarnya. "Nah untuk menyikapinya, perlu adanya koordinasi dari berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam hal tersebut," ujarnya lagi. Di samping buruknya koordinasi, Paula Sinjal dkk melihat sering kali terkesan gagap ketika menangani terjadinya kasus-kasus baru yang muncul. "Selain itu, menurut saya, karena koordinasi tidak ada, maka, antisipasi dan deteksi dini tidak diterapkan dalam setiap kerja dan pelaksanaan program yang ada pada setiap lembaga atau kementerian," ujarnya. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini, lanjutnya, ialah, koordinasi, komunikasi dan sinergisitas dari masing-masing lembaga terkait. "Hal ini untuk memudahkan dalam mengantisipasi dan menangani segala kemungkinan terburuk yang muncul di kemudian hari," katanya. Selain itu, menurut dia, semua langkah untuk meringankan tugas semua lembaga terkait, agar tenaga dan pikirannya tidak terkuras hanya pada persoalan-persoalan yang bersifat kasuistis. "Negara ini membutuhkan penanganan yang komprehensif dan menyeluruh, guna mewujudkan visi dan misi Indonesia sebagai negara dan bangsa," ujar Paula Sinjal.(*) (T.M036/R010)
No comments:
Post a Comment